Palangkaraya, Jawapostnews.co.id, Kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi sorotan tajam publik. Masyarakat, khususnya warga Kota Palangkaraya, menyuarakan keresahan mereka atas pelarangan aktivitas pertambangan emas rakyat yang dinilai mendadak dan tidak disosialisasikan dengan baik. Keputusan ini dituding menyengsarakan rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Sejumlah narasumber yang ditemui awak media Jawa Post News Kalteng, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merampas mata pencaharian ribuan warga lokal.
“Kami ini rakyat kecil. Sejak zaman leluhur, kami hidup dari tambang emas. Kalau sekarang dilarang, lalu siapa yang akan menanggung kebutuhan anak dan istri kami? Apakah Gubernur siap menjamin kehidupan kami?” ucap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Larangan yang diklaim demi menjaga kelestarian hutan dan lingkungan ini dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan ekonomi pada aktivitas tambang emas tradisional. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik kebijakan tersebut, mengingat selama bertahun-tahun kegiatan tambang berjalan dengan setoran pajak dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Jangan karena alasan lingkungan, lalu seluruh usaha masyarakat ditutup. Bukannya mencari solusi, malah mematikan sumber penghidupan warga,” ujar seorang pengamat politik lokal yang berinisial AS. Ia menambahkan, jika pemerintah ingin mengubah arah pembangunan, maka seharusnya ada solusi konkret dan jaminan masa depan yang jelas bagi masyarakat terdampak.
Dampak kebijakan ini bukan hanya dirasakan oleh penambang lokal, namun juga para investor luar yang mulai ragu untuk melanjutkan aktivitas ekonominya di wilayah Kalteng.
“Kondisi ini bisa memicu stagnasi pembangunan. Iklim investasi bisa terganggu. Pemerintah seharusnya memperhitungkan dampak secara menyeluruh sebelum mengeluarkan keputusan seperti ini,” ujar seorang pakar hukum daerah yang juga enggan menyebutkan namanya.
Protes juga datang dari kalangan pekerja tambang yang selama ini merasa telah patuh terhadap aturan dan kewajiban pajak.
“Kami bayar pajak, bayar setoran. Lalu sekarang kami dilarang menambang begitu saja. Apakah selama ini setoran kami dianggap tidak ada artinya?” cetus seorang penambang emas dari wilayah Palangkaraya.
Menurut warga, jika memang ada niat baik dari pemerintah untuk melindungi lingkungan, semestinya disertai dengan solusi nyata.
“Kami siap berhenti menambang jika ada pekerjaan lain yang layak. Tapi bukan dengan cara menutup akses kami hidup, tanpa solusi dan hanya dengan alasan sepihak,” tegas warga lainnya kepada wartawan.
Keluhan masyarakat tersebut disampaikan langsung kepada awak media Jawa Post News Kalteng dengan harapan agar Gubernur Kalteng mendengarkan aspirasi mereka dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Gubernur Kalteng, belum memberikan tanggapan resmi atas gelombang protes dan keresahan masyarakat yang kian meluas.
Penulis: Irawatie
Jawa Post News Kalteng.
