Palangka Raya, jawapostnews.co.id – Sebuah kabar mengejutkan datang dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng). Isu tak sedap yang mengaitkan salah satu pejabat eselon tinggi di lingkungan pemprov dengan dugaan tindak pidana korupsi mencuat ke publik. Informasi yang berhasil dihimpun tim Litbang Kaltengpedia menyebutkan, terdapat indikasi pemanggilan oleh dua institusi penegak hukum: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng).
Meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang dirilis baik oleh Polda maupun Kejati Kalteng, informasi awal yang tersebar menyebutkan bahwa pemanggilan ini berkaitan dengan proyek besar bernilai ratusan miliar rupiah yang dilaksanakan dalam rentang tahun anggaran 2023–2024. Proyek tersebut disebut-sebut menyangkut sektor infrastruktur strategis yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
Namun, siapa sosok kepala dinas yang dipanggil? Dalam kapasitas apa ia diminta hadir? Dan apakah pemanggilan tersebut berujung pada penyelidikan hukum atau hanya bersifat klarifikasi administratif? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menjadi teka-teki yang menyedot perhatian publik.
Litbang Kaltengpedia: “Kami Terus Kawal hingga Fakta Terungkap”
Peneliti dari Litbang Kaltengpedia, Ardianyah W., ketika dikonfirmasi pada Selasa (24/6/2025), mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus menelusuri dan memverifikasi data yang diperoleh dari sejumlah sumber internal dan eksternal pemerintahan.
“Kami belum dapat menyebutkan nama atau jabatan secara pasti. Tapi memang ada sinyalemen kuat bahwa seorang pejabat eselon II dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Ini perlu kami cek ulang agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat,” ujar Ardianyah.
Ia menambahkan, tim Litbang juga telah mengajukan permintaan klarifikasi resmi kepada Polda Kalteng dan Kejati Kalteng serta mencoba menghubungi pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan posisi kelembagaan dalam isu yang sedang berkembang ini.
Muncul Spekulasi Publik: Korupsi atau Klarifikasi Biasa?
Ketiadaan informasi resmi membuat ruang spekulasi terbuka lebar. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ini bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran, atau hanya proses rutin klarifikasi yang dilakukan aparat terhadap dokumen atau prosedur administrasi pelaksanaan proyek?
Pemprov Kalteng Diminta Bersikap Terbuka
Di sisi lain, kalangan pemerhati kebijakan publik mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak menutup-nutupi fakta. Transparansi, menurut mereka, menjadi kunci kepercayaan publik. Jika memang benar ada pejabat yang tengah diperiksa, maka langkah terbaik adalah menyampaikan secara terbuka dalam rilis resmi, agar tidak menimbulkan keresahan dan spekulasi liar.
Kesimpulan Sementara: Publik Harus Tetap Kritis dan Sabar Menanti Fakta
Litbang Kaltengpedia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendalami isu ini secara objektif dan independen. Jika benar terjadi pemanggilan oleh penegak hukum, maka proses hukumnya harus dijalankan sesuai aturan dan transparan. Namun, apabila informasi ini tidak terbukti, maka klarifikasi juga wajib disampaikan agar nama baik institusi dan individu tidak tercemar.
“Kami tidak ingin buru-buru menyimpulkan. Tapi satu hal yang pasti: kami akan terus telusuri hingga terang benderang. Karena publik berhak tahu kebenarannya,” tegas Ardianyah.
Benarkah ada kepala dinas yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran? Ataukah hanya proses klarifikasi biasa? Mari kita tunggu bersama fakta-fakta selanjutnya. Tetap waspada, tetap kritis. Karena kebenaran adalah hak rakyat.
Penulis: irawatie
