Tangerang Selatan – jawapostnews.co.id, Isu ketidakadilan dalam proses SPMB 2025 menjadi perhatian sejumlah pihak. Namun Jaka Syahroni, SH, CPM, seorang praktisi hukum dan Ketua Perkumpulan Advokat Betawi (PADI) Tangerang Selatan, memastikan bahwa pihaknya ikut mengawal proses tersebut dari sisi hukum, agar masyarakat tidak menjadi korban sistem.
“Kami dari unsur advokat dan pengamat kebijakan publik turut memantau jalannya SPMB ini. Mulai dari distribusi informasi juknis, sistem zonasi, hingga pengaduan masyarakat. Ini bentuk pengawasan publik agar sistem berjalan adil,” terang Jaka.
Ia menjelaskan, hukum administrasi negara memberikan ruang pengawasan terhadap kebijakan publik, termasuk seleksi pendidikan.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada pelanggaran. Tapi dalam kasus tahun ini, data kami menunjukkan bahwa proses SPMB 2025 di Tangsel sudah berjalan baik, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Jaka, masyarakat harus mulai membiasakan diri untuk menyikapi kebijakan pendidikan secara objektif dan berdasarkan data.
“Jangan semua dikaitkan dengan permainan atau titipan. Apalagi sistem sekarang sudah terintegrasi secara digital dan diawasi langsung oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Sebagai penutup, Jaka menyatakan komitmennya dan PADI Tangsel untuk terus mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil. “Kami tidak hanya bicara hukum di ruang sidang, tapi juga mengawal keadilan sosial di bidang pendidikan, karena ini pondasi masa depan bangsa,” tutupnya.
(Teten Jaguar AG)
