Jawapostnewa.co.od, Kota Tangerang — Dalam upaya mendorong efisiensi serta modernisasi pelayanan publik di sektor pertanahan dan perpajakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid secara resmi meluncurkan program Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan, Rabu (30/4/2025), di Kantor Wali Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Acara peluncuran tersebut menjadi momentum penting dalam reformasi birokrasi digital berbasis pelayanan publik. Nusron Wahid menegaskan bahwa sinergi data antara Kementerian ATR/BPN dan instansi perpajakan bukan hanya inovasi administratif, namun sebuah lompatan strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pengurusan tanah dan pajak yang selama ini berjalan secara terpisah.
“Dengan integrasi ini, kami ingin agar seluruh perubahan data pertanahan langsung bisa terbaca oleh sistem perpajakan secara real time. Ini artinya, masyarakat tidak lagi harus bolak-balik mengurus data yang sama di dua tempat berbeda,” ujar Nusron Wahid dalam sambutannya.
Menurut Nusron, kebijakan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan mempercepat pelayanan publik berbasis digital. Ia juga menyebut bahwa kolaborasi lintas instansi adalah kunci untuk mencapai sistem pertanahan nasional yang modern dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN turut menyerahkan 24 sertipikat tanah secara simbolis kepada Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat. Rinciannya, 19 sertipikat Hak Pakai untuk aset milik Pemkot Tangerang serta 5 sertipikat wakaf untuk lahan keagamaan dan sosial.
“Kami berharap dengan penyerahan sertipikat ini, masyarakat dan pemerintah daerah memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Ini penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” imbuh Nusron.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat tinggi ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Survei Pemetaan dan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, dan Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Lembaga Muda Saleh. Jajaran birokrasi kementerian lainnya yang hadir mencakup Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Ana Hanida, Kepala Kanwil BPN Banten Sudaryanto, serta para Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Dr. Heri Mulianto, S.ST, M.Si, yang turut mendampingi Menteri, menyampaikan bahwa integrasi ini sangat dibutuhkan di daerah. Ia menegaskan bahwa sistem baru ini akan memangkas waktu pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta menghindari tumpang tindih administrasi yang selama ini menjadi kendala di lapangan.
“Ini adalah wujud transformasi digital dan reformasi struktural yang kami tunggu-tunggu. Kami siap mendukung dan menjalankan integrasi ini secara maksimal di Kota Tangerang,” ujar Heri Mulianto.
Selain peluncuran integrasi data, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembukaan Konferensi Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Tangerang. Kegiatan keagamaan ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam membangun tata kelola sosial dan keagamaan yang harmonis di wilayah perkotaan.
Dengan peluncuran ini, Kota Tangerang dinilai selangkah lebih maju dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan efisien, sekaligus menjadi percontohan integrasi sistem pertanahan-perpajakan bagi daerah lain di Indonesia.
Editor: Ismail
